Aspek Hukum Dalam Ekonomi
“Penyelesaian Sangketa Masalah
Ekonomi Dalam Mediasi”
Kelomopok 8 :
1. Nurul Shafira
2. Mahessa Alia Rosaline
3. Nuzhah Yokatta Putra Firman
Contoh Kasus tentang penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan
masalah perekonomian secara mediasi
Pendahuluan
Perbankan merupakan bisnis
kepercayaan. Integritas penyelenggara menjadi nilai jual paling unggul bagi
perbankan untuk dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya
kembali. Dalam perjalanannya, industri perbankan diwarnai dengan konsep syariah.
Secara awam, masyarakat berasumsi dapat mengisi penuh pundi-pundi mereka dengan
tangan kiri sekaligus menggenggam kunci surga dengan tangan kanan. Walhasil,
animo masyarakat terhadap konsep ini membludak.
Patut diperhatikan, prestasi
perekonomian syariah cukup membanggakan. Salah satu indikatornya adalah tingkat
konflik yang relatif kecil. Dalam titik ini, konsep syariah patut diacungi
jempol. Hanya sayang, polemik gadai emas syariah yang menimpa nasabah BRI
seakan menghapus catatan baik perbankan syariah. Cap “syariah” semacam tidak
cukup untuk membuktikan bahwa industri perbankan yang diawali dengan niat baik
ini tidak menyimpang.
Penjualan paksa oleh Bank BRI
terhadap emas nasabah berujung pada kerugian nasabah. Seolah tidak ada pintu
dialog yang terbuka setelah beleid dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Kasus ini seakan mengukuhkan pendapat kontra yang menganggap bahwa “jeroan”
bank syariah tidak ada beda dengan bank konvensional. Sungguh memalukan.
Kasus “Gadai Emas BRI” ini
merupakan murni kasus perdata. Hukum perdata memliki keunikan yaitu individu
memegang peranan penting untuk mempertahankan atau tidak haknya, sepenuhnya
tergantung dari kehendaknya sendiri (Scholten, 1993:34). Dalam hal ini jalur
penyelesaian yang dapat ditempuh tidak semata litigasi tetapi juga
non-litigasi.
Jalur litigasi mungkin nampak
menarik dengan janji-janji manis pengacara untuk mememangkan hak kliennya.
Romantika persidangan yang diwarnai perdebatan sengit para pihak. Proses
pembuktian yang rumit dan mendebarkan mungkin dapat memadamkan rasa marah dan
kecewa nasabah yang dirugikan. Namun apakah itu yang terbaik?
Contoh Kasus
Masalah Gadai Emas, BI akan
panggil BRI Syariah
Bank Indonesia berencana akan
memanggil Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dan seniman Butet Kertaradjasa
terkait masalah skema gadai emas. Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank
Indonesia Edy Setiadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut BI akan
mendengarkan penjelasan BRIS terkait kesalahpahaman yang terjadi.
“Bank Indonesia, dalam waktu
dekat akan memanggil BRIS untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan
kesalahpahaman antara BRIS dan nasabahnya,” kata Edy kepada VIVA news di
Jakarta, Sabtu 15 September 2012. Sementara, untuk melakukan proses mediasi,
Edy menambahkan, BI masih mempelajari permasalahan lebih lanjut. “BI akan
mempelajari permasalahan tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan tindak
lanjutnya,” ujarnya.
Seperti diberitakan
sebelumnya, Gadai Emas, produk gadai di bank syariah, yang sempat
dipermasalahkan Bank Indonesia, akhirnya menuai kasus. Seniman Butet Kartared
jasa mengadukan produk gadai syariah Bank Rakyat Indonesia Syariah karena
dianggap merugikan nasabah.
Butet menjadi nasabah gadai
emas BRI Syariah di Yogyakarta pada Agustus 2011. Ia menggadaikan emasnya,
dengan modal 10 persen dari keseluruhan harga emas, BRI Syariah memberikan
pembiayaan sebesar 90 persen. Butet mencicil sejumlah uang yang dipersyaratkan.
Ketika jatuh tempo pada
Desember 2011, nasabah diberikan opsi ketika harga emas turun nasabah diminta
menanggung penurunan harga dari harga emas semula. Butet menolak opsi tersebut.
BRI Syariah juga memberikan
opsi memperpanjang masa jatuh tempo sebanyak dua kali, namun kerugian penurunan
harga tetap harus ditanggung Butet. BRI juga meminta emas yang dimiliki Butet
dijual.
“Saya minta skema diperpanjang
dalam tiga tahun, karena ketika harga emas naik silahkan dijual,
jadi win-win solution,” ujar Butet.
BRI Syariah akhirnya menjual
kepemilikan emas Butet dengan alasan hal itu sudah tercantum dalam perjanjian.
Karena merasa menjadi korban, ia akan mengajukan class action.
Penyelesaiannya
Metode berkebun emas ini
memang membutuhkan modal untuk membeli logam mulia pertama dan menyiapkan uang
tunai untuk menutup selisih kekurangan harga pembelian logam mulia kedua hingga
kelima. Sebagai ilustrasi, Anda membeli logam mulia seberat 10 gram yang
langsung digadaikan. Jika uang gadai yang diberikan bank syariah sebesar 85%,
dana yang diperoleh setara dengan 8.5 gram. Oleh sebab itu, ketika akan membeli
logam mulia 10 gram kedua, perlu dana tambahan setara dengan logam mulia
seberat 1.5 gram ditambah biaya penyimpanan logam mulia di bank syariah.
Demikian seterusnya, hingga mencapai logam mulia yang dikehendaki. Setelah
mencapai logam mulia terakhir, misalnya kelima, Anda sebaiknya menjual logam
mulia tersebut. Tentunya ketika harga logam mulia sudah meningkat minimal 30%.
Mengapa 30% ? kenaikan 30% ini diperlukan agar hasil penjualan dapat menutup
biaya biaya gadai empat keeping logam mulia yang ada di bank syariah dan hasil
penjulan logam mulia terakhir inilah yang dipergunakan untuk menebus empat
keping logam mulia di bank syariah, saat inilah biasa disebut masa panen emas.
Kenaikan harga emas yang
konsisten disebabkan oleh dua hal, pertama, konsumsi penduduk Indonesia
terhadap logam mulia ada di peringkat 14 dunia (China ada diperingkat ke satu
dan India ada di peringkat ke dua). Kedua, Indonesia adalah penghasil emas
ketujuh terbesar didunia, jika permintaan emas terus bertambah, maka harga emas
akan terus meningkat.
Jalur non-litigasi atau biasa
disebut Alternative Dispute Settlement (ADS) menjadi opsi alternatif
untuk penyelesaian sengketa yang sedang terjadi dalam masalah Gadai Emas. Oleh
para sarjana, metode ini dianggap paling efektif untuk menyelesaikan sengketa
bisnis karena biayanya relatif lebih murah daripada menggunakan jalur litigasi.
Di Indonesia konsep alternatif penyelesaian sengketa sudah semakin familiar
dengan UU No. 30 tahun 1999.
Spesifik untuk masalah
perbankan, metode-metode jalan tengah sudah dimulai dengan terbitnya Peraturan
BI No. 7/7/PBI/2005. Kemudian berubah dengan No. 8/5/PBI/2006, dan kini telah
disempurnakan dengan Peraturan No. 10/1/PBI/2008. Intinya, dibuka kesempatan
mediasi antara Bank dengan Nasabah dimana Bank Indonesia memfasilitasi mediasi
ini.
Penelitian yang dilakukan oleh
seorang dosen fakultas hukum UGM menunjukkan bahwa mediasi perbankan oleh Bank
Indonesia cukup efektif. Untuk kurun waktu 2006 saja ada 85% kasus yang
berhasil di mediasi dan meningkat pada 2007 menjadi 87% (Herliana, 2010:42).
Ini menunjukkan bahwa penyelesaian tidak terus-menerus harus menggunakan
litigasi.
Sangat disayangkan apabila
polemik gadai emas ini merembet ke ranah hukum dan terpaksa harus diselesaikan
di pengadilan. Tidak hanya akan mencoreng konsep syariah sebagai alternatif
perekonomian, juga antipati masyarakat akan bertambah terhadap kegiatan
perbankan. Tentu pengalaman pahit pada tahun 1998 –
tatkala rush terjadi dan menyebabkan collapse industri perbankan
tanah air – tidak ingin di ulangi. Caranya hanya satu yakni dengan tetap
menjaga kepercayaan nasabah. Untuk itu, mediasi adalah pilihan terbaik.
Namun satu hal, pelaksanaan
mediasi harus dilakukan sepenuh hati. Pengalaman dan pengamatan penulis
menunjukkan bahwa hampir selalu mediasi gagal justru disebabkan mediator.
Parsialitas dan kepongahan ekspertisme mediator menyulitkannya untuk menemukan
dan menangkap keinginan para pihak. Mediator sepatutnya mengingat bahwa mediasi
ada untuk mempertemukan kepentingan para pihak, bukan justru membenturkan
kepentingan-kepentingan tersebut.
Sepatutnya polemik gadai emas
syariah ini dipakai sebagai momentum untuk meletakkan pondasi penyelesaian
sengketa perekonomian yang bermartabat dan dengan cara-cara kekeluargaan. Ini
akan membawa pemahaman baru bahwa cap “syariah” tidak hanya untuk mencari
nasabah. Lebih dalam lagi, konsep ke-syariah-an dibuktikan dengan adanya
keinginan dan itikad baik mencari pemecahan yang win-win solution. Apabila
mediasi berhasil, polemik hari ini akan menjadi preseden di tanah air bahwa
mediasi telah menjadi kultur berbisnis dan menunjukkan bahwa produk-produk
perbankan tanah air bukanlah produk bodong.
Metode Berkebun
Emas merupakan sistem pengembangan investasi yang terus berevolusi. Saat
ini, banyak masyarakat Indonesia yang membeli Logam Mulia untuk
kemudian disimpan hingga harga jualnya meningkat. Pada saat membutuhkan uang
dadakan masyarakat juga terkadang menggadaikan logam mulia yang dimilikinya.
Kini logam mulia yang digadaikan dapat “dikembangbiakan” agar menghasilkan
logam-logam mulia baru dengan dua pertiga modal ditanggung oleh lembaga
keuangan penyedia jasa gadai, seperti bank syariah.
Kita harus memilih lembaga
gadai emas syariah yang menetapkan biaya gadai dan penitipan yang paling
ringan, disamping itu perlu juga diperhatikan lembaga gadai yang memberikan
dana gadai tertinggi agar dana tersebut dapat digunakan kembali untuk membeli
logam mulia yang lebih besar dan tambahan dana yang dibutuhkan tidak terlalu
memberatkan. Selain itu, juga perlu ditanyakan tentang skema pengamanannya. Ada
beberapa lembaga gadai emas syariah memberlakukan biaya asuransi yang
dibebankan langsung kepada konsumen, tetapi sebagian besar lainnya tidak tidak
membebankan biaya asuransi khusus karena sudah termasuk dalam biaya
administrasi.
Kesimpulan
Kita harus bisa memilih
lembaga gadai emas syariah yang menetapkan biaya gadai dan penitipan yang
paling ringan, disamping itu perlu juga diperhatikan lembaga gadai yang
memberikan dana gadai tertinggi agar dana tersebut dapat digunakan kembali
untuk membeli logam mulia yang lebih besar dan tambahan dana yang dibutuhkan
tidak terlalu memberatkan. Selain itu, juga perlu ditanyakan tentang skema
pengamanannya. Ada beberapa lembaga gadai emas syariah memberlakukan biaya
asuransi yang dibebankan langsung kepada konsumen, tetapi sebagian besar
lainnya tidak tidak membebankan biaya asuransi khusus karena sudah termasuk
dalam biaya administrasi.
Saran
Saran saya ,
seharusnya pihak perbankan memperbaiki sistem syariah yg biasanya terjadi
pada penanganan gadai emas. Dan Selain itu , pihak bank juga harus menjelaskan
secara detail mengenai sistem gadainya dari awal sebelum nasabahnya memutuskan
untuk menggadaikan emas miliknya kepada bank tersebut atau tidak dan bagi
nasabah yang ingin menggadaikan emasnya juga harus bertanya kalau masih belum
mengerti mengenai sistem gadainya yang sudah dijelaskan.
Kita harus jugs memilih
lembaga gadai emas syariah yang menetapkan biaya gadai dan penitipan yang
paling ringan, disamping itu perlu juga diperhatikan lembaga gadai yang memberikan
dana gadai tertinggi agar dana tersebut dapat digunakan kembali untuk membeli
logam mulia yang lebih besar dan tambahan dana yang dibutuhkan tidak terlalu
memberatkan. Selain itu, juga perlu ditanyakan tentang skema pengamanannya. Ada
beberapa dari lembaga gadai emas syariah memberlakukan biaya asuransi yang
dibebankan langsung kepada konsumen, tetapi sebagian besar lainnya tidak tidak
membebankan biaya asuransi khusus karena sudah termasuk dalam biaya
administrasi.
masalah yang sering timbul
adalah jika harga emas menurun, nasabah harus menanggung resiko untuk menjual
emasnya yg harganya turun agar menutupi bunga yg di dapat dari nasabah yg
tidak sama dengan harga emas yang sedang turun. Seharusnya pihak bank jangan
terlalu khawatir mengenai harga emas yang turun dikarenakan grafik atau
pertumbuhan suatu harga tidak selamanya naik keatas ada masanya dia akan turun
kemudian naik lagi itu tergantung dari permintaan dan penawaran selain itu juga
dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi yang sedang baik atau kurang baik.
masalah ini sering terjadi karena cara kerja perbankan Syariah masih
belum cukup membuat nasabah senang jika kerugian masih dianggap
besar.
Kasus ke 2 :
INILAH.COM, jakarta – Selama periode 2011, Bank Indonesia (BI) mencatat kasus
sengketa antara bank dengan nasabah di bidang sistem pembayaran, paling banyak
didominasi sengketa kartu kredit.
Hal itu terjadi karena banyak
kartu kredit yang hilang dan digunakan orang lain yang tidak berhak. Demikian
disampaikan Ketua Tim Mediasi Perbankan Bank Indonesia, Sondang Martha Samosir
dalam keterangan tertulis, Jumat (6/1).
“Data penyelesaian sengketa
bank dengan nasabah tahun ini meningkat 83% dibandingkan tahun 2010 lalu. Dari
total permohonan penyelesaian sengketa yang diterima pada tahun 2010 sebanyak
278 sengketa menjadi 510 kasus. Paling banyak di penyaluran dana 246 kasus dan
sistem pembayaran 204 kasus,” kata Sondang.
Sondang menjelaskan bahwa di
bidang penyaluran dana, permohonan penyelesaian sengketa didominasi dengan
permohonan restrukturisasi kredit baik kredit konsumsi maupun kredit modal
kerja.
Menurutnya, peningkatan
permohonan meningkatnya informasi mengenai keberadaan dengan secara mediasi
perbankan yang difasilitasi Bank Indonesia dikarenakan tingginya ekspektasi
masyarakat terhadap eksistensi Bank Indonesia terkait perlindungan nasabah.
Selain itu, kekurang pahaman
nasabah mengenai karakteristik sengketa yang dapat dimediasi. Berikuat data
lengkap BI terkait permohonan sengketa nasabah dengan bank: penyaluran dana 246
kasus, sistem pembayaran 206 kasus, penghimpunan dana 47 kasus, produk
kerjasama 4 kasus, produk lainnya 4 kasus, di luar permasalahan produk
perbanakan 3 kasus.
Sebenarnya, masyarakat dapat
mengupayakan sengketanya dengan bank melalui Mediasi Perbankan. Namun masalah
yang menjadi sengketa merupakan sengketa keperdataan antara nasabah dengan
bank. Untuk nilai tuntutan finansial paling banyak Rp500 juta.
Selain itu nasabah atau
pengadu juga tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan keputusan dari
lembaga arbitrase, peradilan, atau lembaga mediasi lainnya, Pernah diupayakan
penyelesaiannya oleh bank (melalui mekanisme pengaduan nasabah), dan belum
pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia.
Kesimpulan dan saran :
Dalam kasus penyelesain
sengkata mengenai kartu kredit ini seharusnya pihak pemerintah atau pihak bank
dapat bertindak lebih bijaksana terhadap kasus-kasus sengketa karena nasabah
yang mungkin masih awam dalam dunia perbankan sebaiknya pihak bank menghimbau
agar nasabah lebih berhati-hati dalam menjaga kartu kreditnya dan seharusnya
saat kartu kreditnya hilang segera lapor ke bank yang bersangkutan agar pihak
bank bisa langsung memblokir atau menonaktifkan kartu kredit anda supaya orang
yang menemukan atau mengambil kartu kredit tersebut tidak bisa menggunakan
kartu kredit anda dan anda tidak harus membayar mahal biaya kartu kredit anda
yang hilang dikarenakan digunakan oleh orang lain. Itu adalah solusi dan
antisipasi yang cepat agar kartu anda tidak digunakan sembarangan saat kartu
kredit anda hilang.
Daftar Pustaka
Sumber :
Komentar
Posting Komentar