Tugas 1

Tugas 1

    Sistem Ekonomi

   Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

   Secara etimologi Bahasa Istilah ekonomi berasal dari bahasa oikos yang berarti keluarga, rumah tangga dan nomos adalah peraturan, aturan, hukum. Secara etimologi (bahasa), pengertian ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga

   Secara umum, Pengertian sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi seluruh kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang dilakukan pemerintah atau swasta berlandaskan prinsip tertentu dalam rangka meraih kemakmuran atau kesejahteraan.

Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Pendapat Para Ahli

·     Gilarso (1992: 486)

Menurut pendapat Gilarso, pengertian sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para produse, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.

·     Gregory Grossman dan M. Manu

Menurut Gregory Grossman dan M. Manu, pengertian sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. 

·     McEachern

Pengertian sistem ekonomi menurut McEachern adalah seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana , dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, dan for whom).

·     Chestesr A Bermand

Menurut Chester A Bermand, pengertian sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu yang secara kolestik yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri.   

·     Dumairy (1966)

Menurut Dumairy menyatakan bahwa Sistem ekonomi ialah suatu sistem yang mengatur dan hubungan ekonomi antara manusia dan pembentukan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, maka bisa dikatakan juga bahwa sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan suatu pandangan mereka, pola dan filsafat hidup di mana dia beristirahat.

    Macam-Macam Sistem Perekonomian

1.         Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional ialah suatu sistem ekonomi dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya.

Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional

·  Belum terdapat pembagian kerja yang jelas.

·  Bergantung pada sektor pertanian/agraris.

·  Memiliki ikatan tradisi sifatnya kekeluargaan, sehingga bersifat kurang dinamis.

·  Teknologi produksi sederhana.

Kebaikan sistem ekonomi tradisonal

·       Menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

·       Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan.

Keburukan sistem ekonomi tradisional

·  Masyarakat dengan pola pikir statis

·  Hasil produksi yang terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya.

2.       Sistem Ekonomi Terpusat/Komando (Sosialis)

Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat antara lain: Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet).

Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat

·         Seluruh kegiatan perekonomian diatur dan ditetapkan oleh pemerintah baik dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta penepatan harga

·         Tidak ada kebebabasan dalam berusaha karena hak milik perorangan atau swasta tidak diakui

·         Seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh negara. 

Kebaikan sistem ekonomi terpusat

·         Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mudah 

·         Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan perekonomian. 

·         Kemakmuran masyarakat merata.

·         Terdapat perencanaan pembangunan yang lebih cepat direalisasikan.

c. Keburukan sistem ekonomi terpusat

·         Terdapat penindasan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.

·         Terdapat pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.

·         Masyarakat tidak dijamin dalam memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.

·         Pemerintah bersifat paternalistis, artinya aturan ditetapkan oleh pemerintah seluruhnya benar dan harus dipatuhi

3.       Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis)

Sistem ekonomi liberal ialah sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Suatu kondisi dalam mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah ekonomi disebut laissez-faire. Negara-negara penganut sistem ekonomi liberal antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia {yang|dengan} pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an.

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal

·         Swasta/masyarakat diberikan banyak kebebasan dalam melakukan kegiatan perekonomian 

·         Memiliki kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).

·         Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi atas semangat untuk mencari keuntungan sendiri.

Kebaikan sistem ekonomi liberal

·         Terdapat persaingan yang mendorong kemajuan usaha.

·         Campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian ekonomi kecil sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi pihak swasta.

·         Produksi berdasar pada permintaan pasar ataupun kebutuhan masyarakat.

·         Pengakuan hak milik oleh negara, memberikan mansyarakat semangat dalam berusaha. 

Keburukan sistem ekonomi liberal

·         Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan bagi pihak lemah. 

·         Dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.

·         Timbulnya praktik yang tidak jujur yang dengan berlandas  mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum biasa tidak diperhatikan atau dikesampingkan. 

4.        Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi disisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi.

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran

·         Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hiduporang banyak yang dikuasai oleh negara.

·         Terdapat campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi 

·         Mekanisme kegiatan perekonomian teradalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi.

·         Hak milik perorangan diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentinga umum. 

Kebaikan sistem ekonomi campuran

·         Sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. 

·         Hak individu/swasta diakui dengan jelas. 

·         Harga lebih mudah untuk dikendalikan.

Keburukan sistem ekonomi campuran

·         Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta.

·         Timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya

5.       Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang didasari dari jiwa ideologi Pancasila yang dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan kegotong royongan dari, ole, dan untuk rakyat dalam bimbingan dan pengawasan pemerintah.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila

·         Ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan

·         GBHN Bab III B No. 14. Berikut ini ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila.

Pasal Perkara 33 Setelah Amandemen 2002

·         Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

·         Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

·         Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 

·         Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi secara prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

·         Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatur dalam undang-undang.

GBHN Bab III B No. 14

·         Pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat untuk perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan {yang|dengan} nyata.

    Landasan Sistem Ekonomi Di Indosesia

a.           Landasan Idiil Sistem Perekonomian Indonesia

Landasan Idiil Ekonomi Indonesia adalah Pancasila , yaitu berarti kegiatan ekonomi Indonesia berdasarkan beberapa asas .

1.         Ketuhanan Yang Maha Esa (Adanya moral agama,bukan materialisme)

2.       Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Tanpa ada eksploitasi)

3.       Persatuan Indonesia (Adanya kebersamaan,kekeluargaan dan Nasionalisme)

4.        Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ( mementingkan hajat hidup orang banyak)

5.       Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Adanya kesetaraan)

   Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan Beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, Asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyuat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama  bukan kemakmuran orang-seorang).

   Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus.

   Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.

   Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yuang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan/dikembalikan ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945.

   Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.

b.    Landasan Konstitusional Sistem Perekonomian Indonesia

       Landasan Konstitusional perekonomian Indonesia adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 1 , 2 ,dan 3     yang tersurat sebagai berikut :

1.         Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan .

2.       Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai olaeh negara.

3.       Bumi , air , dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara , dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat .

Pada pasal itu tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Indonesia dilakukan dengan kerjasama antar pelaku ekonomi . Semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh semua namun tetap diawasi oleh pemerintah . Dan seluruh yanga da diIndonesia merupakan milik negara dan semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan baik .
Dan tetap memperhatikan sistem perekonomian Indonesia . Yakni Unsur komando yang merupakan pemerintah tetap ikut campur dalam kehidupan ekonomi. Unsur bebas yang kegiatan produksi dikelola oleh masyarakat umum

c.        Landasan Operasional Sistem Perekonomian Indonesia

Landasan operasional Sistem Perekonomian Indonesia yaitu GBHN menurut TAP MPR No. 11/MPR/1993 tentang GBHN , telah ditetapkan bahwa dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia tidak dibenarkan adanya ciri-ciri negatif berikut ini :

·         Sistem Free Fight Liberalism (persaingan bebes ala liberal)

Yaitu persaingan bebas yang mematikan usaha masyarakat lemah .

·         Sistem Etatisme

Yaitu penguasaan kegiatan ekonomi sepenuhnya oleh negara / pemerintah , sehingga mematikan kemampuan ekonomi masyarakat .

·         Monopoli
Yaitu pemusatan kekuatan ekonomi yang bisa merugikan masyarakat umum.

      Pengambil Kebijakan Pembangunan

Jika saya sebagai pengambil kebijakan ekonomi, saya akan memilih pemerataan pembangunan karena tujuan utama atau akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang retif merata. Tujuan ini tidak bisa tercapai hanya dengan kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non ekonomi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dan kebijakan non ekonom harus saling mendukung.

Dan dengan pemerataan ekonomi kitadapat memperbaiki tingkat kehidupan rakyat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Sumber :

·         http://apikgoregrind.blogspot.co.id/2013/03/landasan-perekonomian-indonesia.html

·         http://www.artikelsiana.com/2015/06/sistem-ekonomi-pengertian-fungsi-macam-jenis-ciri.html