KOPERASI KEUANGAN SYARIAH
2EB07
MAHESSA ALIA ROSALINE
(24216228 )
UNIVERSITAS GUNADARMA
2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Koperasi merupakan usaha bersama
dari sekolompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini telah
berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya yang terdiri dari
masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut, yang
dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing
anggota. Upaya dari pendirian koperasi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat
untuk lebih memahami koperasi. Ciri utama dari koperasi yang membedakannya
dengan badan usaha lainnya (non koperasi) adalah posisi anggota. Dalam UU No.
25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa, anggota
koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
Tujuan koperasi sebagai perusahaan
atau badan usaha bukan semata-semata hanya pada orientasi laba, melainkan
juga pada orientasi manfaat . Karena itu, dalam banyak kasus koperasi,
manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebgai tujuan perusahaan karena
mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk koperasi diindonesia, tujuan
badan usaha koperasi adaalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya (UU No. 25/1992 pasal 3). Tujuan ini dijabarkan dalam
berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat angggota
tahunan.Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap
pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan
usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.
Pada saat ini masih banyak orang
yang kurang memahami betapa pentingnya peran koperasi sebagai salah satu sector
usaha perekonomian Indonesia. Mungkin masih banyak orang yang menganggap
koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Namun kenyataannya koperasi merupakan
salah satu dari tiga sector usaha formal dalam perekonomian Indonesia. Dalam
kegiatannya, selain menekankan pada kepentingan social dan ekonomi, kegiatan
ekonomi juga menekankan pada kepentingan moral.
Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di
dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum
memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal
ini disebabkan Koperasi masih menghadapai hambatan struktural dalam penguasaan faktor
produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih
luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia bisa
benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem
perekonomian yang yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945
Koperasi sebagai lembaga di mana
orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk
meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi
dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai
lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang
terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (self help),
percaya pada diri sendiri (selfreliance), dan kebersamaan (cooperation)
akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat
ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya.
Konsepsi demikian mendudukkan koperasi sebagai badan usah yang cukup strategis
bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya
berdampak pada masyarakat secara luas. Pada era Orde Baru (Orba), pembangunan
koperasi sangat signifikan. Diwarnai oleh kesuksesan gerakan para karyawan bank
bjb yang tergabung dalam Koperasi Karyawan bank bjb (Ziebar).
Sebuah
Koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan
anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan anggotanya, karena ia menciptakan
nilai tambah dari usaha mereka. Dalam hal ini, semakin baik kinerja Koperasi,
maka semakin besar kemampuan Koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar
peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi
mereka dalam kegiatan Koperasi. Jadi, hubungan antara kinerja Koperasi,
partisipasi anggota dan kesejahteraan anggota adalah hubungan yang saling
mempengaruhi.
Anggota Koperasi mempunyai makna
yang sangat strategis bagi pengembangan Koperasi, anggota dapat berfungsi
sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa sebagai karakteristik utama
Koperasi yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan lain. Sebagai pemilik harus
berpartisipasi dalam penyetoran modal, pengawasan, dan pengambilan keputusan,
dengan harapan akan memperoleh pembagian SHU yang memadai, kesuksesan koperasi
juga dapat dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya. Oleh
karna itu dapat dikatakan bahwa peranan koperasi sangat besar bagi anggotanya.
1.2. TUJUAN KOPERASI
Tujuan utama Koperasi Indonesia
adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada
umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan
modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat
yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus
diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya
dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Selain itu tujuan utama
lainnya adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.“Keanggotaan Koperasi Indonesia
bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku
ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki
kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan.
Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap
kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi
akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh
karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus
pelanggan.”(SAK,1996:27.1)
Menurut
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah “Koperasi
bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945” Bung Hatta berpendapat
tujuan koperasi mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani
kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.Dari
beberapa tujuan koperasi diatas, garis besarnya adalah :
- Mensejahterakan para anggota
koperasi dan masyarakat
- Mewujudkan masyarakat yang
maju, adil dan makmur
- Memperbaiki kehidupan para
anggota dan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian
- Membangun tatanan perekonomian
nasional
Keempat garis besar tujuan koperasi
tersebut tertuang dalam Fungsi Koperasi yang diatur dalam UU No. 25/1992
Pasal 4 yang isinya adalah sebagi berikut :
- Membangun dan mengembangkan
potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan serta secara aktif
dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perekonomian rakyat
sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi
sebagai sokogurunya.
- Berusaha untuk mewujudkan dan
mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar
atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
1.3. Manfaat Koperasi
Berdasarkan fungsi dan peran koperasi,
manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu manfaat koperasi di
manfaat ekonomi dan sosial dari koperasi di lapangan.
Manfaat Koperasi Di
Bidang Ekonomi
Berikut adalah beberapa manfaat koperasi
di bidang ekonomi :
- Meningkatkan pendapatan
anggotanya. Dari laba bersih yang diperoleh koperasi didistribusikan
kembali kepada anggota sesuai dengan jasa.
- Penawaran barang dan jasa
dengan harga lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi
lebih murah daripada yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini dimaksudkan
bahwa barang dan jasa yang mampu dibeli kurangmampu anggota koperasi.
- Tumbuh mencari motif manusiawi.
Kegiatan koperasi tidak hanya untuk keuntungan tapi dilayani dengan baik
tujuan anggotanya.
- Menumbuhkan sikap kejujuran dan
keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi
pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangankoperasi.
- Untuk melatih orang untuk
menggunakan pendapatan mereka lebih efektif dan digunakan untuk hidup
hemat.
Manfaat Koperasi Di
Didang Sosial
Di bidang sosial, koperasi memiliki
beberapa manfaat sebagai berikut :
- Mempromosikan pembentukan
kehidupan yang damai dan tenang dari masyarakat.
- Mempromosikan pembentukan
aturan yang manusia dibangun bukan pada materi hubungan tapi lebih rasa
kekeluargaan.
- Mendidik anggota untuk memiliki
semangat kerja sama dan semangat persaudaraan.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Konsep
Koperasi
a) Konsep
Koperasi Barat
Koperasi
merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh
orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi
kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi
anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.
Unsur-unsur
Positif Konsep Koperasi Barat:
1.
Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara
bekerjasama antarsesama anggota, dengan saling membantu dan saling
menguntungkan
2.
Setiap individu dg tujuan yang sama dapat
berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama
3.
Hasil berupa surplus/keuntungan didistribusikan
kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati
4.
Keuntungan
yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi
b) Konsep
Koperasi Sosialis
Koperasi
direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan
merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.
Menurut konsep ini, koperasi tidak
berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk
mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis.
c) Konsep
Koperasi Negara Berkembang
Koperasi sudah berkembang dengan
ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan
pengembangannya.
Perbedaan
dengan Konsep Sosialis :
Konsep Sosialis : tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari
kepemilikan probadi ke pemilikan kolektif
Konsep Negara Berkembang : tujuan koperasi adalah meningkatkan kondisi
sosial ekonomi anggotanya.
2.2 Latar
Belakang Timbulnya Aliran Koperasi
Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran
Koperasi
Perbedaan ideologi suatu bangsa akan
mengakibatkan perbedaan sistem perekonomiannya dan tentunya aliran koperasi
yang dianutpun akan berbeda. Sebaliknya, setiap sistem perekonomian suatu
bangsa juga akan menjiwai ideologi bangsanya dan aliran koperasinya pun akan
menjiwai sistem perekonomian dan ideologi bangsa tersebut.
Aliran Koperasi
a) Aliran
Yardstick
-
Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis
atau yang menganut perekonomian Liberal.
-
Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi,
menetralisasikan dan mengoreksi
-
Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap
jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi
terletak di tangan anggota koperasi sendiri
-
Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama
dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis,
Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.
b) Aliran
Sosialis
-
Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih
mudah melalui organisasi koperasi.
-
Pengaruh aliran ini banyak dijumpai
di negara-negara Eropa Timur dan Rusia
c) Aliran
Persemakmuran (Commonwealth)
-
Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam
meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
-
Koperasi sebagai wadah ekonomi
rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur
perekonomian masyarakat
-
Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat
“Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya
agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.
“Kemakmuran Masyarakat Berdasarkan Koperasi” karangan
E.D. Damanik
Membagi koperasi menjadi 4 aliran atau schools of
cooperatives berdasarkan peranan dan fungsinya dalam konstelasi perekonomian
negara, yakni :
1. Cooperative
Commonwealth School
Aliran ini merupakan cerminan sikap
yang menginginkan dan memperjuangkan agar prinsip-prinsip koperasi
diberlakukan pada bagian luas kegiatan manusia dan lembaga, sehingga koperasi
memberi pengaruh dan kekuatan yang dominan di tengah masyarakat.
2. School of
Modified Capitalism (Schooll Yardstick)
Suatu paham yang menganggap koperasi
sebagai suatu bentuk kapitalisme, namun memiliki suatu perangkat peraturan yang
menuju pada pengurangan dampak negatif dari kapitalis.
3. The
Socialist School
Suatu paham yang menganggap
koperasi sebagai bagian dari sistem sosialis.
4. Cooperative
Sector School
Paham yang
menganggap filsafat koperasi sebagai sesuatu yang berbeda dari kapitalisme
maupun sosialisme, dan karenanya berada di antara kapitalis dan sosialis.
3
Sejarah Koperasi Syariah
Koperasi syariah adalah sebuah kegiatan usaha yang
sistem kerjanya hampir sama dengan koperasi pada umumnya yaitu berbasis pada
anggota dan sifatnya kekeluargaan, hanya saja dalam pengaturan keuangannya
tidak menggunakan sistem bunga/riba sehingga halal bagi umat muslim. Karena ide
dasarnya adalah koperasi konvensional maka untuk mengetahui sejarah koperasi
syariah tidak bisa lepas dari sejarah koperasi konvensional.
Sejarah
Koperasi Konvensional
Koperasi pertama kali digagas oleh Robert Owen
(1771-1858) yang diterapkan pada usaha pemintalan kapas di New Lanark,
Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King
(1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi Brighton di Inggris. Pada 1 Mei
1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator
yang berisi gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan
prinsip koperasi. Dari 2 tokoh tersebut kemudian koperasi berkembang ke
berbagai belahan dunia.
Di Indonesia koperasi diperkenalkan oleh R. Aria
Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Beliau mendirikan
kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir.
Di era kebangkitan nasional pada masa Budi Utomo, koperasi mulai berkembang,
yaitu pada tahun 1900-an. Perintisan koperasi dimulai dari tokoh-tokoh
pergerakan nasional pada tahun 1908 dengan berdirinya koperasi rumah tangga
(konsumsi), kemudian disusul dengan berdirinya “toko-toko adil” pada tahun 1913
oleh tokoh-tokoh Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, dan tokoh-tokoh
pergerakan nasional yang lain.
Kemunculan
Koperasi Syariah
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bahwa
koperasi konvensional muncul sebagai solusi atas keresahan penduduk kelangan
ekonomi lemah untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki.
Namun sayangnya koperasi konvensional masih menerapkan sistem bunga/riba,
sedang dalam Islam hal tersebut dilarang.
Berikut adalah dalil-dalil yang merujuk pelarangan
sistem bunga/riba dalam Al Quran:
- الَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبوٰا۟ لا يَقومونَ إِلّا
كَما يَقومُ الَّذى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطٰنُ مِنَ المَسِّ ۚ ذٰلِكَ
بِأَنَّهُم قالوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبوٰا۟ ۚ فَمَن جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ
فَانتَهىٰ فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَن عادَ
فَأُولٰئِكَ أَصحٰبُ النّارِ ۖ هُم فيها خٰلِدونَ
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al Baqarah: 275) - يَمحَقُ اللَّهُ الرِّبوٰا۟ وَيُربِى الصَّدَقٰتِ ۗ
وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفّارٍ أَثيمٍ
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS Al Baqarah: 276) - يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَأكُلُوا
الرِّبوٰا۟ أَضعٰفًا مُضٰعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS Al Imran: 130) - وَما ءاتَيتُم مِن رِبًا لِيَربُوَا۟ فى أَموٰلِ
النّاسِ فَلا يَربوا عِندَ اللَّهِ ۖ وَما ءاتَيتُم مِن زَكوٰةٍ تُريدونَ
وَجهَ اللَّهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ المُضعِفونَ
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS Ar-Ruum: 39)
Dari beberapa ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:
- Memakan
riba itu menyulitkan kehidupan
- Berdiri
sebagai orang kemasukan setan sebagaimana layaknya orang gila
- Allah
telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba
- Orang
yang kembali memakan riba akan menjadi penghuni neraka
- Allah
memusnahkan riba, artinya memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya
- Allah
telah menyuburkan sedekah, artinya memperkembangkan harta yang telah
dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan berkahnya.
- Allah
tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat
dosa, diantaranya memakan riba.
- Umat
Yahudi dihukum karena menghalalkan yang haram dan menghalangi orang dari
kebaikan serta suka memakan riba.
- Riba
tidak menambah berkat harta
- Sadaqah
atau zakat dengan mengharap ridha Allah akan melipatgandakan manfaat dari
harta itu
Dari beberapa penjabaran tersebut maka muncullah
keraguan masalah kehalalan untuk bunga ini. Karena bank maupun koperasi
konvensional masih menggunakan bunga sebagai akad dan perhitungan akuntasinya.
Perhatian terhadap lembaga keuangan syariah ini sebenarnya sudah mendapatkan
perhatian jauh pada masa daulah Islam.
Perkembangan
Koperasi Syariah di Indonesia
Perkembangan koperasi syariah tidak diketahui secara
pasti, kapan mulai berkembang di Indonesia, namun secara historis model
koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah diprakarsai oleh
paguyuban dagang yang dikenal dengan SDI (Sarikat Dagang Islam) oleh Haji
Samanhudi di Solo Jawa Tengah yang menghimpun para anggotanya dari pedagang
batik yang beragama Islam. Keberadaan Sarikat dagang Islam tidak bertahan lama,
karena pada perkembangan selanjutnya Sarikat Dagang Islam berubah menjadi
Sarikat Islam yang haluan pergerakannya cendrung bernuansa politik.
Setelah SDI (Sarikat Dagang Islam) mengkonsentrasikan
perjuangannya di bidang politik, gaung koperasi syariah tidak terdengar lagi di
Indonesia. Sekitar tahun 1990 barulah koperasi syariah mulai muncul lagi di
Indonesia, lebih tepatnya lagi pasca reformasi semangat ekonomi syari’ah dan
koperasi syari’ah muncul kembali di negeri ini. Menurut data Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini ada 3020 koperasi syari’ah di
Indonesia yang bergerak di berbagai macam kelembagaannya.
Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh
Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan Menteri ini
memafasilitas berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan
syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini
membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.
2.3 PRINSIP KOPERASI DAN BENTUK
ORGANISASI
Prinsip-prinsip
koperasi :
1. Keanggotaan
bersifat sukarela dan terbuka
Maksudnya setiap
keanggota/ anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk
digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan
kenggotaan bersifat terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi
tersebut.
2. Pengelola
dilakukan secara demokrasi
Karena setiap anggota
koperasi bebas Perpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas
berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas
kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang
merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
3. Pembagian
SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing
anggta.
Maksudna setiap hasul
usaha (SHU) adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing
anggota, jadi pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai karena
disini setiap anggota adalah investor atas jasa modal, selain investor anggota
koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai / pelanggan. SHU juga merupakan
hak dari setiap anggota koperasi.
4. Pemberian
balas jasa yang terbatas terhadap modal.
Pembelian balas jasa di
dalam anggota koperasi terbatas oleh
besarnya modal yang bersedia. Apabila modal sedikit pembelian balas jasanya
juga sedikit dan begitu juga sebaliknya, jadi dilihat dari besar-kecilnya modal
itu sendiri.
5. Kemandirian
Setiap anggota mempunyai
peran.tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri,
selain itu anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dalam upaya
mempertinggi kualitas dan bias mengelola koperasi dari usaha itu sendiri.
6. Pendidikan
berkoperasian
Pendidikn berkoperasian
memberikan bekal kemampuan berkerja setelah mereka terjun dalam masyarakat
karena manusia disampig sebagi makhluk social juga sebagai makhluk individu,
dan melalui usaha-usaha oendidikan koperasian dan berpatisipasi anggota sangat
dihargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi, selain itu juga melalui
pendidikan perkoperasiaan setiap orang dapat memenuhi kebutuhan masing-masing.
7. Kerjasama
antar koperasi
Adanya hubungan kerjasama
antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dan dengan adanya kerja sama
antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan ko[perasi tersebut.
2.4
BENTUK-BENTUK ORGANISASI
·
Bentuk
organisasi tunggal adalah organisasi yang pucuk pemimpinnya
ada ditanggan seorang. Sebuah jabatan untuk tunggal antara lain Presiden,
Direktur, Kepala, Ketua. Di dalam struktur organisasi pemerintah dikenal
sebutan jabatan Menteri,Gubernur,Bupati, Walikota, Camat, Lurah.
·
Bentuk
organisasi jamak adalah suatu organisasi yang pemimpinnya
ada di tangan beberapa orang sebagai satu kesatuan. Sebutan jabatan yang
digunakan antara lain Presidium, Direksi, Direktorium, Dewan Majelis.
·
Bentuk
organisasi jalur adalah organisasi yang wewenang dari pucuk
pemimpin dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya dalam semua
bidang pekerjaan, baik pekerjaan pokok maupun pekerjaan bantuan.
·
Bentuk
organisasi fungsional adalah organisasi wewenang dari pucuk pemimpin
dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan
tertentu. Pemimpin tiap bidang berhak memerintah kepada semua pelaksana yang ada disepanjang menyangkut bidang
kerjanya.
·
Bentuk
organisasi jalur dan staff adalah organisasi dari wewenang pucuk pemimpin
dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam suasana bidang
pekerjaan baik pekerjaan pokok maupun
pekerjaan bantuan, dan dibawah pucuk atau pemimpin satuan organisasi
yang memerlukan diangkat pejabat yang tidak memiliki wewenang komando tetapi
hanya dapat memberikan nasihat tentang bidang keahlian tertentu.
·
Bentuk
organisasi fungsional dan staff adalah organisasi
wewenang dari pucuk pemimpin dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi
dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pemimpin tiap bidang kerja dapat
memerintah setiap pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang kerjanya, dan
dibawah pucuk pemimpin atau pemimpin satuan diangkat pejabat yang tidak
memiliki wewenang komando tetapi hanya dapat memberikan nasihat tentang bidang
keahlian tertentu.
·
Bentuk
organisasi fungsional dan jalur adalah organisasi yang wewenangnya dari pucuk
pemimpin dilimpahan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam bidang
pekerjaan tertentu, pemimpin tiap bidang berhak memerintah kepada semua
pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang kerjanya, dan tiap-tiap satuan
pelaksana ke bawah memiliki wewenang dalam semua bidang kerja, dan dibawah
pucuk-pucuk pemimpin atau pemimpin bidang diangkat pejabat yang tidak memilii
wewenang komando tetapi hanya dapat memberikan nasihat tentang bidang keahlian
tertentu.
Antara
bentuk organisasi bedasarkan pucuk pemimpin dengan bentuk organisasi bedasarkan
saluran wewenang dapat dibedakan teteapi tidak bias di pisahkan dalam pemakaiannya.
Artinya tiap-tiap bentuk organisasi berdasarkan wewenang dapat dipimpin tunggal
maupun jamak.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 SEJARAH KOPERASI SYARI'AH
INDONESIA
Lahirnya
koperasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sama yaitu
menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Pada Tahun 1908
Budi Utomo menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga,
kemudian untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi pada akhir tahun 1930 didirikan
jawatan koperasi yang tugasnya menerangkan serta menjelaskan seluk beluk
mengenai perkoperasian. Setelah berdirinya jawatan koperasi tersebut maka angka
pertumbuhan koperasi menunjukkan peningkatan, jika pada tahun 1930 jumlah
koperasi hanya 39 buah dengan jumlah anggota sebanyak 7.848 orang maka pada
tahun 1939 jumlahnya menjadi 574 buah dengan jumlah anggotanya mencapai 52.555
orang. Tonggak sejarah koperasi berikutnya adalah kongres koperasi pertama yang
dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, dimana pada kongres
terebut terbentuklah Sentra Organisasi Koperasi Rayat Indonesia (SOKRI). Momen
ini juga membuat tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional.
Sedangkan
untuk koperasi syari’ah tidak diketahui secara pasti, kapan mulai berkembang di
Indonesia, namun secara historis model koperasi yang berbasis nilai Islam di
Indonesia telah diprakarsai oleh paguyuban dagang yang dikenal dengan SDI
(Sarikat Dagang Islam) oleh Haji Samanhudi di Solo Jawa Tengah yang menghimpun
para anggotanya dari pedagang batik yang beragama Islam. Aktivitas SDI sejak
berdiri tahun 1905 sampai 1912 berorientasi pada kerjasama ekonomi antar
pedagang muslim sebelum berorientasi pada gerakan politik. Keberadaan Sarikat
dagang Islam tidak bertahan lama, karena pada perkembangan selanjutnya Sarikat
Dagang Islam berubah menjadi Sarikat Islam yang haluan pergerakannya cendrung
bernuansa politik.
Tahun
1918 kalangan pesantren yang dimotori KH Hasyim As’syari mendirikan Nahdlatul
Tujjar (Kebangkitan Pedagang) dengan kegiatannya yang berbentuk koperasi. Kemunculan
organisasi ini sebagai respons atas mulai munculnya ide komunisme. Setelah SDI
(Sarikat Dagang Islam) mengkonsentrasikan perjuangannya di bidang politik dan
Nahdlatul Tujjar bertransformasi menjadi Nahdlatul Ulama tahun 1926 yang
berkonsentrasi dakwah gaung koperasi syari’ah tidak terdengar lagi di
Indonesia.
Sekitar tahun 1990 barulah koperasi syari’ah
mulai muncul lagi di Indonesia. Lebih tepatnya lagi pasca reformasi semangat
ekonomi syari’ah dan koperasi syari’ah muncul kembali di negeri ini. Menurut
data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini ada 3020 koperasi
syari’ah di Indonesia yang bergerak di berbagai macam kelembagaannya. Kelahiran
koperasi syari’ah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen)
Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10
September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa
Keuangan Syariah. Keputusan Menteri ini memafasilitas berdirinya koperasi
syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan
syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di
Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah. Dengan demikian dalam rangka
mempercepat pertumbuhan dan perkembangan koperasi syari’ah di Indonesia, ke
depannya mutlak diperlukan adanya Undang-Undang Koperasi Syariah tersendiri
yang mampu mengakomodir percepatan dari Koperasi Syariah itu sendiri.
3.1 Tujuan & Manfaat
Tujuan pengembangan Koperasi Jasa
Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah :
» meningkatkan program pemberdayaan
ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
melalui sistem syariah.
» mendorong kehidupan ekonomi
syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi
Indonesia pada umumnya.
» meningkatkan semangat dan peran
serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan
Syariah.
Masyarakat
dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi dan bisa mengakses dana atau
modal tanpa proses yang rumit dan halal. Memberikan kesejahteraan bagi para
anggotanya dan bisa memberi manfaat bagi usaha-usaha mikro untuk lebih maju dan
mandiri, serta membimbing dan memperdayakan warga disekitarnya untuk usaha
sediri agar mampu memperbaiki kualitas hidupnya.
3.3 STRUKTUR LEMBAGA
3.4 POLA MANAJEMEN KOPERASI SIMPAN
PINJAM SYARIAH
1. Pengertian
Koperasi Syariah
Koperasi Syariah merupakan koperasi yang menjalankan
usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip
syariah. Di masa lalu koperasi syariah identik dengan baitul maal wattamwil
(BMT), namun demikian dalam perkembangannya koperasi syariah tumbuh sangat
beragam dengan variasi nama yang tidak seragam, diantaranya berjenis Lembaga
Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) dan Koperasi Jasa
Keuangan Syariah (KJKS). KSUS merupakan koperasi yang terdiri atas berbagai
jenis usaha, seperti menjual kebutuhan pokok dan barangbarang hasil produksi
anggota, melayani simpan dan pinjam dengan menggunakan prinsip syariah.
Sementara KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang
pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
Pada praktiknya KJKS merupakan bentuk badan hukum yang
berlaku bagi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berupa baitul maal wat
tamwil (BMT). Munculnya badan hukum KJKS merupakan bentuk keterpaksaan dari
tidak adanya payung hukum dari BMT, padahal secara faktual pertumbuhan BMT di
Indonesia semakin hari semakin meningkat pesat. Merujuk data yang dilansir
Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga tahun 2014 tercatat BMT yang telah
berbadan hukum Koperasi ada 2.104 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan 1.032
KJKS dengan aset senilai Rp 4,02 triliun atau sekitar 5,04% dari total asset
koperasi di Indonesia. Angka tersebut belum termasuk jumlah BMT yang belum
berbadan hukum atau berbadan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT) atau
Lembaga Keuangan Mikro (LKM).Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memaksa setiap
BMT untuk merubah dirinya menjadi KJKS. Keharusan merubah diri dari BMT menjadi
KJKS menimbulkan suatu konsekuensi yuridis yakni bahwa seluruh aturan main yang
ada dalam BMT, baik tata cara pendirian, pengelolaan dan pengawasan harus
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian.
2. Perbedaan Bmt
Dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah
Sebenarnya antara Koperasi Jasa Keuangan Syariah
(KJKS) dan BMT sama saja. Hanya saja ada perbedaan pada lembaganya yaitu pada
koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang
dijalankan dengan sistem Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua)
lembaga yaitu diambil dari namanya ‘Baitul Maal Wa At Tamwil’ yang berarti
‘Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah)’. Baitul Maal berarti Lembaga
Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Ini berarti bahwa
Koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS) yang dijalankan dengan dua lembaga
sebagaimana disebut di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan
Koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS) saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi
Syariah saja.
3. Manajemen
Koperasi Simpan Pinjam Syariah Kjks
Kegiatan Koperasi Simpan pinjam Syariah yang dalam hal
ini disebut Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya melalui
mekanisme usaha Jasa Keuangan Syariah dari dan ditujukan penyaluranya untuk
anggota Koperasi , calon anggota Koperasi ataupun anggota Koperasi lain
Pada prinsipnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah
koperasi Simpan Pinjam Syariah yang kegiatan usahanya meliputi bidang
pembiayaan, investasi, dan simpanan yang sustemnya sesuai pola bagi hasil
(syariah). Sedangkan yang disebut Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha
pada Koperasi Dalam koperasi simpan pinjam Syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah
adalah yang dipilih oleh koperasi berdasarkan keputusan dari rapat anggota dimana
dewan ini beranggotakan alim ulama yang ahli persoalan dalam syariah. Dalam
menjalankan fungsinya dewan pengawas syariah menjalankan fungsi dan tugas
sebagai pengawas syariah pada koperasi dan berwenang untuk memberikan
tanggapan atau melakukan penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan
Syariah Nasional.
Dalam organiasai koperasi simpan pinjam Syariah juga
terdapat Perangkat organisasi KJKS terdiri dari Rapat Anggota sebagai kekuasaan
tertinggi, Pengurus, dan juga Pengawas. sama seperti halnya koperasi simpan
pinjam konvensional.
4. Jenis Simpanan
Koperasi Simpan Pinjam Syariah
Simpanan dalam Koperasi jasa Keuangan Syariah adalah
dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau anggota koperasi mitra
kepada koperasi simpan pinjam Syariah dalam bentuk simpanan/tabungan dan
simpanan berjangka.
Simpanan Wadiah Yad Adh-Dhamanah adalah simpanan
anggota KJKS dengan akad wadiah atau titipan namun dengan sepersetujuan
penyimpan dana simpanan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS Koperasi untuk
kegiatan yang bersifat operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak
akan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa diganti
kompensasinya dengan imbalan bonus yang besarnya ditentukan sesuai
kebijakan dan kemampuan koperasi yang bersangkutan.
Investasi mudharabah Al-Mutlaqah adalah tabungan dari
anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlaqah yang diperlakukan
sebagai bentuk investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam
bentuk pembiayaan yang ditujukan kepada anggota koperasi, calon anggota,
koperasi lain dan atau anggotanya dengan pengelolaan secara profesional
disertai ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya
sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) sesuai dengan yang disepakati pada saat
pembukaan rekening tabungan.
Investasi mudharabah Berjangka adalah merupakan
tabungan anggota anggota koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlaqah dimana
penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada
waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan koperasi
BAB V
KESIMPULAN
Koperasi
merupakan usaha bersama dari sekolompok orang yang mempunyai kepentingan yang
sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di
Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya
yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian
koperasi tersebut, yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan
kreatifitas masing-masing anggota.
Sumber :
Komentar
Posting Komentar